Politik yaitu proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam warga yang diantaranya berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara.[1] Pengertian ini yaitu upaya penggabungan selang beragam ruang lingkup yang berlainan mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik.
Politik yaitu seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional.
Di samping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berlainan, yaitu selang lain:
- politik yaitu usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kegunaan bersama (teori klasik Aristoteles)
- politik yaitu hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara
- politik yaitu keaktifan yang diarahkan untuk menemukan dan mempertahankan kekuasaan di warga
- politik yaitu segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan garis haluan publik.
Dalam konteks memahami politik perlu dipahami beberapa kunci, selang lain: kekuasaan politik, legitimasi, sistem politik, perilaku politik, partisipasi politik, proses politik, dan juga tidak kalah pentingnya untuk memahami seluk beluk tentang partai politik.
Etimologi
Politik berasal dari bahasa Belanda politiek dan bahasa Inggris politics, yang masing-masing berasal dari bahasa Yunani τα πολιτικά (politika - yang berkomunikasi dengan negara) dengan akar ujarnya πολίτης (polites - warga negara) dan πόλις (polis - negara kota).
Secara etimologi ujar "politik" sedang berkomunikasi dengan polisi, garis haluan. Ujar "politis" berarti hal-hal yang berkomunikasi dengan politik. Ujar "politisi" berarti orang-orang yang menekuni hal politik.
Ilmu politik
Teori politik
Teori politik yaitu kajian mengenai konsep penentuan tujuan politik, bagaimana mencapai tujuan tersebut serta segala konsekuensinya. Bahasan dalam Teori Politik diantaranya yaitu filsafat politik, konsep tentang sistem politik, negara, warga, kedaulatan, kekuasaan, legitimasi, lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik, perbandingan politik, dsb.
Terdapat sangat banyak sistem politik yang dikembangkan oleh negara negara di dunia selang lain: anarkisme,autoritarian, demokrasi, diktatorisme, fasisme, federalisme, feminisme, fundamentalisme keagamaan, globalisme, imperialisme, kapitalisme, komunisme, liberalisme, libertarianisme, marxisme, meritokrasi, monarki, nasionalisme, rasisme, sosialisme, theokrasi, totaliterisme, oligarki dsb.
Lembaga politik
Secara awam berarti suatu organisasi, tetapi lembaga dapat juga yaitu suatu kebiasaan atau perilaku yang terpola. Perkawinan yaitu lembaga sosial, patut yang diakui oleh negara lewat KUA atau Catatan Sipil di Indonesia maupun yang diakui oleh warga saja tanpa pengakuan negara. Dalam konteks ini suatu organisasi juga yaitu suatu perilaku yang terpola dengan memberikan jabatan pada orang-orang tertentu untuk melangsungkan fungsi tertentu demi pencapaian tujuan bersama, organisasi dapat formal maupun tidak resmi. Lembaga politik yaitu perilaku politik yang terpola dalam babak politik.
Pemilihan pejabat, yakni proses penentuan siapa yang akan menduduki jabatan tertentu dan kemudian melangsungkan fungsi tertentu (sering sebagai pemimpin dalam suatu bidang/masyarakat tertentu) yaitu lembaga demokrasi. Bukan lembaga pemilihan umumnya (atau sekarang KPU-nya) membedakan seluruh perilaku yang terpola dalam kita berupaya menemukan dan memastikan siapa yang akan menjadi pemimpin ataupun wakil kita untuk duduk di parlemen.
Masalah utama dalam negara yang tengah melewati proses transisi menuju demokrasi seperti indonesia kala ini yaitu pelembagaan demokrasi. Yaitu bagaimana menjadikan perilaku pengambilan keputusan untuk dan atas nama orang banyak dapat berlangsung berdasarkan dengan norma-norma demokrasi, umumnya yang harus diatasi yaitu merobah lembaga feodalistik (perilaku yang terpola secara feodal, bahwa ada kedudukan pasti untuk orang-orang berdasarkan kelahiran atau profesi sebagai bangsawan politik dan yang lain sebagai rakyat biasa) menjadi lembaga yang buka dan menggambarkan keadaan hasrat orang banyak untuk menemukan kesejahteraan.
Untuk melembagakan demokrasi diperlukan hukum dan perundang-undangan dan perangkat struktural yang akan berlanjut mendorong terpolanya perilaku demokratis sampai dapat menjadi pandangan hidup. Sebab diyakini bahwa dengan demikian kesejahteraan yang sesungguhnya baru dapat dicapai, kala tiap individu terlindungi hak-haknya bahkan ditolong oleh negara untuk dapat teraktualisasikan, kala tiap individu berkomunikasi dengan individu lain berdasarkan dengan norma dan hukum yang berlangsung.
Partai dan Golongan
Hubungan Internasional
Dalam bentuk klasiknya hubungan internasional yaitu hubungan antar negara, namun dalam perkembangan konsep ini bergeser untuk meliputi semua interaksi yang berlangsung lintas batas negara. Dalam bentuk klasiknya hubungan internasional diperankan hanya oleh para diplomat (dan mata-mata) selain tentara dalam ajang peperangan. Sedangkan dalam konsep baru hubungan internasional, beragam organisasi internasional, perusahaan, organisasi nirlaba, bahkan perorangan dapat menjadi aktor yang memerankan penting dalam politik internasional.
Peran perusahaan multinasional seperti Monsanto dalam WTO (World Trade Organization/Organisasi Perdagangan Dunia) misalnya jangan-jangan jauh lebih besar dari peran Republik Indonesia. Transparancy International laporan indeks persepsi korupsi-nya di Indonesia mempunyai pengaruh yang besar.
Persatuan Bangsa Bangsa atau PBB yaitu organisasi internasional terpenting, sebab hampir seluruh negara di dunia menjadi anggotanya. Dalam periode perang dingin PBB harus menggambarkan keadaan realitas politik bipolar sehingga sering tidak dapat membikin keputusan efektif, setelah kesudahannyanya perang dingin dan realitas politik cenderung menjadi unipolar dengan Amerika Serikat sebagai kemampuan Hiper Power, PBB menjadi relatif lebih efektif untuk melegitimasi suatu aksi internasional sebagai aksi multilateral dan bukan aksi unilateral atau sepihak. Upaya AS untuk menemukan dukungan atas inisiatifnya menyerbu Irak dengan melibatkan PBB, yaitu bukti diperlukannya legitimasi multilateralisme yang diterapkan lewat PBB.
Untuk mengatasi beragam konflik bersenjata yang kerap meletus dengan cepat di beragam belahan dunia misalnya, kala ini sudah ada usulan untuk membikin pasukan perdamaian dunia (peace keeping force) yang bersifat tetap dan ada di bawah komando PBB. Hal ini diharapkan dapat mempercepat reaksi PBB dalam mengatasi beragam konflik bersenjata. Kala misalnya PBB telah memiliki semacam polisi tetap yang setiap kala dapat dikerahkan oleh Sekertaris Jendral PBB untuk beroperasi di kawasan operasi PBB. Polisi PBB ini yang menjadi Civpol (Civilian Police/polisi sipil) pertama kala Timor Timur lepas dari Republik Indonesia.
Hubungan internasional telah bergeser jauh dari dunia eksklusif para diplomat dengan segala protokol dan keteraturannya, ke arah kerumitan dengan probabilitas setiap orang dapat menjadi aktor dan memengaruhi jalannya politik patut di tingkat global maupun lokal. Pada sisi lain juga terlihat probabilitas munculnya pemerintahan dunia dalam bentuk PBB, yang menujukan pada keteraturan suatu negara (konfederasi?).
Warga
yaitu sekumpulan orang orang yang mendiami wilayah suatu negara.
Kekuasaan
Dalam teori politik menunjuk pada kemampuan untuk membikin orang lain melangsungkan sesuatu yang tidak dikehendakinya. Max Weber menuliskan adanya tiga sumber kekuasaan: pertama dari perundangundangan yakni kewenangan; kedua, dari kekerasan seperti penguasaan senjata; ketiga, dari karisma.
Negara
negara yaitu suatu kawasan teritorial yang didalamnya terdapat sejumlah masyarakat yang mendiaminya, dan memiliki kedaulatan untuk melangsungkan pemerintahan, dan keberadaannya diakui oleh negara lain. kepastian yang tersebut diatas yaitu syarat berdirinya suatu negara menurut konferensi Montevideo pada tahun 1933
Tokoh dan pemikir ilmu politik
Tokoh-tokoh politik
Pemikir-pemikir politik
Mancanegara
Tokoh tokoh pemikir Ilmu Politik dari kalangan teoris klasik, modern maupun kontempoter diantaranya adalah: Aristoteles, Adam Smith, Cicero, Friedrich Engels, Immanuel Kant, John Locke, Karl Marx, Lenin, Martin Luther, Max Weber, Nicolo Machiavelli, Rousseau, Samuel P Huntington, Thomas Hobbes, Antonio Gramsci, Harold Crouch, Douglas E Ramage.
Indonesia
Beberapa tokoh pemikir dan penulis materi Ilmu Politik dan Hubungan Internasional dari Indonesia adalah: Miriam Budiharjo, Salim Said dan Ramlan Surbakti.
Perilaku politik
Perilaku politik atau (Inggris:Politic Behaviour)adalah perilaku yang diterapkan oleh insan/individu atau himpunan definisi memadai hak dan kewajibannya sebagai insan politik.Seorang individu/kelompok diwajibkan oleh negara untuk melangsungkan hak dan kewajibannya definisi melangsungkan perilaku politik adapun yang dimaksud dengan perilaku politik misalnya adalah:
- Melangsungkan pemilihan untuk memastikan wakil rakyat / pemimpin
- Menyertai dan berhak menjadi insan politik yang menyertai suatu partai politik atau parpol , menyertai ormas atau organisasi warga atau lsm lembaga swadaya warga
- Ikut serta dalam pesta politik
- Ikut mengkritik atau menurunkan para pelaku politik yang berotoritas
- Berhak untuk menjadi pimpinan politik
- Berkewajiban untuk melangsungkan hak dan kewajibannya sebagai insan politik definisi melangsungkan perilaku politik yang telah disusun secara patut oleh undang-undang landasan dan perundangan hukum yang berlangsung
Lihat pula
Referensi
Sumber :
wiki.edunitas.com, id.wikipedia.org, m.andrafarm.com, jakarta-barat.andrafarm.com, dsb.
